masalah inflasi dan politik mercusar

BAB I
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Saat ini kita seringkali mendengar kata inflasi. Akan tetapi apa benar kita sudah mengetahui apa inflasi itu. Kebanyakan dari kita tidak mengetahuinya.Padahal sangat penting bagi kita untuk mengetahui inflasi.Hal ini disebabkan inflasi tidak bisa dilepaskan dari masalah perekonomian.

Dengan mengetahui secara benar tentang masalah inflasi, tentu saja kita berharap dapat mengatasi atau bahkan mencegahnya. Kita tidak bisa memungkiri akan besarnya kemungkinan dinegara kita akan menghadapi masalah inflasi. Sebagai seorang mahasiswa sudah sepatutnya kita membanntu permasalahan ekonomi yang ada di negara kita khususnya masalah inflasi.

      Politik luar negeri Republik Indonesia sejak zaman kemerdekaan penuh dengan pertentangan, sebagai negara yang pernah dijajah perkembangan politik luar negeri yang dijalankan dan hubungan dengan negara-negara lain pun mengalami pasang surut.Indonesia terletak di daerah yang strategis baik secara ekonomi maupun politik, Indonesia terletak diantara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra yaitu samudra Pasifik dan samudra Hindia. 

      Dengan letak yang strategis tersebut Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi perebutan antara kedua blok yang sedang terlibat perang dingin yaitu Amerika Serikat sebagai blok barat dan Uni Soviet sebagai blok timur yang mempunyai perbedaan ideologi untuk memihak dan mendukung baik dalam segi moril mau pun materil terhadap salah satu blok yang sedang berperangtersebut. Pelaksanaan kebijaksanaan luar negeri oleh Ir. Soekarno merupakan suatu upaya untuk mengubah peranan internasional yang terbatas dan juga untuk mendapatkan kedudukan yang terkemuka dan kepemimpinan diantara negara-negara dunia pada umumnya dan negara-negara Asia Tenggara pada khususnya. Sistem politik pada masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965, dimana pada masa tersebut merupakan periode membangun negara (nation building).Terkait dengan pembangunan terlihat jelas dalam era tersebut Presiden Soekarno menerapkan politik Mercusuarnya yakni politik yang bertujuan memperkokoh kursi pemerintahannya sebagai presiden seumur hidup.

1.2  Rumusan masalah

1.      Apa pengertian inflasi?

2.      Bagaimana kondisi  perekonomian Indonesia?

3.      Apa pengertian poliik mercusuar?

1.3  Tujuan

1.      Untuk mengetahui pengertian inflasi

2.      Untuk mengetahui kondisi perekonomian di Indonesia

3.      Untuk mengetahui politik mercusuar

BAB II
PEMBAHASAN

2.1  Pengertian Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) dalam jangka waktu yang lama. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi dianggap terjadi jika proses kanaikan harga belangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadang kala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga.

Dalam membicarakan mengenai masalah inflasi, perlu kita membedakan diantara inflasi merayap (creeping inflation), inflasi sederhana (moderate inflation) dan inflasi hiper (hyper inflation). Tidak terdapat suatu ukuran tertentu yang dapat digunakan untuk membedakan ketiga jenis inflasi tersebut, tetapi secara kasar dapatlah dikatakan bahwa inflasi merayap adalah inflasi yang tingkatnya tidak melebihi 2-3% setahun, inflasi sederhana adalah inflasi yang berada disekitar 5-8 % dan inflasi hiper adalah inflasi yang tingkatnya sangat tinggi yang menyebabkan tingkat harga menjadi dua kali lipat atau lebih dalam tempo satu tahun.

2.2 Keadaan perekonomian Indonesia pada era orde lama

Sebagai tokoh pejuang kemerdekaan, Proklamator sekaligus Presiden pertama indonesia, perekonomian indonesia tidak dapat lepas dari sosok Ir. Soekarno. Sebagai orang yang pertama memimpin Indonesia boleh dibilang Soekarno adalah peletak dasar perekonomian indonesia. Beberapa kebijakan yang diambil dibawah pemerintahan Soekarno diantaranya :

Nasionalisasi Bank Java menjadi Bank Indonesia.

a.        Mengamankan usaha-usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak

b.       Berusaha memutuskan kontrol Belanda dalam bidang perdagangan ekspor-impor

c.        Serta beberapa kebijakan lainya yang ditujukan untuk memajukan perekonomian Indonesia.

Setelah kemerdekaan hingga tahun 1965, perekonomian Indonesia memasuki era yang sangat sulit, karena bangsa Indonesia menghadapi gejolak sosial, politik dan keamanan yang sangat dahsyat, sehingga pertumbuhan ekonomi kurang diperhatikan.

Kegiatan ekonomi masyarakat sangat minim, perusahaan-perusahaan besar saat itu merupakan perusahaan peninggalan penjajah yang mayoritas milik orang asing, dimana produk berorientasi pada ekspor. Kondisi stabilitas sosial- politik dan keamanan yang kurang stabil membuat perusahaan-perusahaan tersebut stagnan. Pada periode tahun 1950-an Indonesia menerapkan model guidance development dalam pengelolaan ekonomi, dengan pola dasar Growth with Distribution of Wealth di mana peran pemerintah pusat sangat dominan dalam mengatur pertumbuhan ekonomi (pembangunan semesta berencana).

Model ini tidak berhasil, karena begitu kompleknya permasalahan ekonomi, sosial, politik dan keamanan yang dihadapi pemerintah dan ingin diselesaikan secara bersama-sama dan simultan. Puncak kegagalan pembangunan ekonomi orde lama adalah terjadi hiper inflasi yang mencapai lebih 500% pada akhir tahun 1965. Pada masa pemerintahan Orde Lama, Indonesia tidak seutuhnya mengadaptasi sistem ekonomi kapitalis, namun juga memadukannya dengan nasionalisme ekonomi. Pemerintah yang belum berpengalaman, masih ikut campur tangan ke dalam beberapa kegiatan produksi yang berpengaruh bagi masyarakat banyak. Hal tersebut, ditambah pula kemelut politik, mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan pada ekonomi negara. 

Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia bergantian menggunakan sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Hampir seluruh program ekonomi pemerintahan Soekarno kandas di tengah jalan. Penyebabnya adalah :

1. Situasi politik yang diwarnai manuver dan sabotase, terutama dari kelompok-kelompok kanan (masyumi, PSI, dan tentara-AD) yang tidak menghendaki kemandirian ekonomi nasional.
2. Pertarungan kekuasaan antar elit politik di tingkat nasional –yang berakibat jatuh-bangunnya cabinet – tidak memberikan kesempatan kepada Soekarno dan kabinetnya untuk teguh menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut.

3. Yang paling pokok: borjuasi dalam negeri (pribumi) yang diharapkan menjadi kekuatan pokok dalam mendorong industrialisasi dan kegiatan perekonomian justru tidak memiliki basis borjuis yang tangguh.

Kendati berkali-kali mengalami kegagalan, Soekarno kemudian menekankan bahwa haluan ekonomi baru ini hanya akan berhasil dengan dukungan masyarakyat. Dalam usaha memasifkan dukungan rakyat, Soekarno berpropaganda tentang Trisakti:
● Berdikari di bidang ekonomi;
● Berdaulat di bidang politik; dan
● Berkepribadian dalam budaya

2.2.1 Perekonomian Pada Masa Orde Lama 1945-1966

 Pada awal kemerdekaan, pembangunan ekonomi Indonesia mengarah perubahan struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, yang bertujuan untuk memajukan industri kecil untuk memproduksi barang pengganti impor yang pada akhirnya diharapkan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap luar negeri.

Sistem moneter tentang perbankan khususnya bank sentral masih berjalan seperti wajarnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya hak ekslusif untuk mencetak uang dan memegang tanggung jawab perbankan untuk memelihara stabilitas nasional. Bank Indonesia mampu menjaga tingkat kebebasan dari pengambilan keputusan politik.

Sejak tahun 1955, pembangunan ekonomi mulai meramba ke proyek-proyek besar. Hal ini dikuatkan dengan keluarnya kebijakan Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun (1961). Kebijakan ini berisi rencana pendirian proyek-proyek besar dan beberapa proyek kecil untuk mendukung proyek besar tersebut.

Rencana ini mencakup sektor-sektor penting dan menggunakan perhitungan modern. Namun sayangnya Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun ini tidak berjalan atau dapat dikatakan gagal karena beberapa sebab seperti adanya kekurangan devisa untuk menyuplai modal serta kurangnya tenaga ahli. Perekonomian Indonesia pada masa ini mengalami penurunan atau memburuk.

Terjadinya pengeluaran besar-besaran yang bukan ditujukan untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melainkan berupa pengeluaran militer untuk biaya konfrontasi Irian Barat, Impor beras, proyek mercusuar, dan dana bebas (dana revolusi) untuk membalas jasa teman-teman dekat dari rezim yang berkuasa.

Perekonomian juga diperparah dengan terjadinya hiperinflasi yang mencapai 650%. Selain itu Indonesia mulai dikucilkan dalam pergaulan internasional dan mulai dekat dengan negara-negara komunis.

2.2.2 Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh:

1.   Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.

2.   Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI.

3.   Kas negara kosong.

4.   Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :

a. Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.

b. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.

c. Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.

d. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947.

e. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948 untuk mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.

f. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis.

Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).

2.2.3 Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal.

Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer.Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina.

Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :

a.       Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.

b.      Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.

Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.

c.       Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.

d.      Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, akan tetapi pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.

2.2.4 Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah).

Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme).

Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.

Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa itu:

a.   Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut: Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.

b.   Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-barang naik 400%.

c.   Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

d.   Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya.

e.   Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat.

Sekali lagi, ini juga salah satu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain.

2.3 Pengertian Politik Mercusuar

Adalah politik untuk mencari kemegahan / keindahan dalam pergaulan antar bangsa di dunia. Padahal , dalam kenyataannya negara yang menggunakan politik ini sama sekali tidak seperti apa yang sebenarnya ,dengan kata lain politik ini hanya untuk mengelabuhi atau hanya sekedar untuk menigkatkan citra negara tersebut terhadap negara lain. Politik Mercusuar dijalankan oleh presiden sebab beliau menganggap bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi Nefo di seluruh dunia. Untuk mewujudkannya maka diselenggarakan proyek-proyek besar dan spektakuler yang diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan yang ter-kemuka di kalangan Nefo. Proyek-proyek tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar mencapai milyaran rupiah diantaranya diselenggarakannya GANEFO (Games of the New Emerging Forces) yang membutuhkan pembangunan kompleks Olahraga Senayan (Gelora Bung Karno), serta biaya perjalanan bagi delegasi asing.

Kemudian pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB sebab Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Tampak bahwa politik luar negeri bebas-aktif Indonesia pada masa Soekarno condong ke blok Sosialis dan lebih pada isu-isu high politic dan perjuangan bangsa Indonesia dalam membangun image sebagai negara besar dan berpengaruh di level baik regional maupun internasional untuk setara dengan negara-negara lain. Hal ini tak lepas dari kondisi bangsa Indonesia yang saat itu baru merdeka dan sedang membangun nation- dan state-building-nya. Kesatuan politik lebih penting bagi Soekarno pada waktu itu daripada membangun basis ekonomi rakyat. Tak heran, semua itu telah tercermin dalam aksi dan reaksi serta interaksi politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno.

Namun, kebijakan-kebijakan politik luar negeri Indonesia yang semakin menyimpang pun semakin berdampak pada kondisi di dalam negeri. Salah satu dampak dalam hal ekonomi adalah kenaikan laju inflasi yang disebabkan oleh penghasilan negara berupa devisa dan penghasilan lainnya mengalami kemerosotan, nilai mata uang rupiah mengalami kemerosotan, anggaran belanja mengalami defisit yang semakin besar, pinjaman luar negeri tidak mampu mengatasi masalah yang ada, upaya likuidasi semua sektor pemerintah maupun swasta guna penghematan dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran belanja tidak berhasil, penertiban adminis-trasi dan manajemen perusahaan guna mencapai keseimbangan keuangan tak memberikan banyak pengaruh, dan penyaluran kredit baru pada usaha-usaha yang dianggap penting bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan mengalami kegagalan. Dari sisi politik, inflasi pun terjadi karena pemerintah tidak mempunyai kemauan politik untuk menahan diri dalam melakukan pengeluaran, serta karena pemerintah menyelenggarakan proyek-proyek mercusuar seperti GANEFO (Games of the New Emerging Forces) dan CONEFO (Conference of the New Emerging Forces) yang memaksa pemerintah untuk memperbesar pengeluarannya pada setiap tahunnya. Hal ini berdampak bagi kehidupan di dalam negeri.  Inflasi semakin bertambah tinggi, harga-harga semakin bertambah tinggi, kehidupan masyarakat semakin terjepit, Indonesia pada tahun 1961 secara terus menerus harus membiayai kekeurangan neraca pembayaran dari cadangan emas dan devisa, ekspor semakin buruk dan pembatasan impor karena lemahnya devisa, dan pada tahun 1965, cadangan emas dan devisa telah habis bahkan menunjuk-kan saldo negatif sebesar US$ 3 juta sebagai dampak politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat.

     

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1.      Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-

menerus (continue) dalam jangka waktu yang lama. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi dianggap terjadi jika proses kanaikan harga belangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadang kala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga.

2.      Politik mercusuar Adalah politik untuk mencari kemegahan / keindahan dalam pergaulan antar bangsa di dunia. Padahal , dalam kenyataannya negara yang menggunakan politik ini sama sekali tidak seperti apa yang sebenarnya ,dengan kata lain politik ini hanya untuk mengelabuhi atau hanya sekedar untuk menigkatkan citra negara tersebut terhadap negara lain. Politik Mercusuar dijalankan oleh presiden sebab beliau menganggap bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi Nefo di seluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA